Presentase tindak lanjut temuan merujuk pada persentase atau proporsi dari temuan audit atau pemeriksaan yang telah diberikan tindak lanjut atau ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan setelah menerima laporan hasil audit atau pemeriksaan. Dalam konteks APIP(Aparat Pengawas Internal Pemerintah) setelah pemeriksaan selesai dan laporan hasil audit diterbitkan, pihak yang diperiksa diharapkan untuk merespons temuan yang ada. Respons ini meliputi rencana tindakan lanjut yang akan diambil untuk menangani dan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diidentifikasi selama pemeriksaan.

Pengaduan masyarakat kepada inspektorat merujuk pada proses di mana anggota masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan lembaga pemerintah atau instansi tertentu dapat menyampaikan laporan, keluhan, atau masalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan kinerja lembaga tersebut. Inspektorat merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan, pengelolaan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil Quality Assurance (QA) BPKP Hasil Quality Assurance (QA) BPKP terhadap Key Process Area (KPA) elemen kapabilitas APIP Jumlah OPD yang berkontribusi dikali 100 dibandingkan dengan jumlah OPD persentase aspek pemenuhan MCP dikali 100 dibandingkan dengan Jumlah aspek pemenuhan MCP

"Hasil atau laporan dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan negara, termasuk instansi-instansi pemerintah, lembaga negara, dan entitas lain yang menerima dan mengelola anggaran dari negara. Pemeriksaan oleh BPK bertujuan untuk menilai dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Setelah melakukan pemeriksaan, BPK menghasilkan ""temuan"" berupa laporan hasil audit yang berisi catatan-catatan tentang kelemahan, ketidaksesuaian, atau masalah lain yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Temuan tersebut disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, seperti instansi yang diperiksa, dan menjadi dasar bagi perbaikan dan perbaikan pengelolaan keuangan untuk mencapai tata kelola yang lebih baik dan meminimalkan risiko korupsi."